Buku berjudul "Omnibus Law" berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde reformasi, termasuk mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Buku ini juga mengulas persoalan konflik norma dan tumpang tindih kewenangan.
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini, objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Perancangan hukum (legal drafting) dalam praktik hukum. Secara singkat, legal drafting dapat diartikan sebagai perancangan naskah hukum. Dalam beberapa literatur, legal drafting berarti perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan j…
Buku ini membahas tentang undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keunganan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Buku ini memuat Naskah Kurikulum 2013 dilengkapi berbagai dokumen pendukung agar secara tekstual, pembaca dapat memhami lebih dalam kurikulum 2013, sehingga implementasinya di lapangan tetap terjaga sesuai dengan Naskah Kurikulum itu sendiri.
Buku ini baik dan patut dibaca oleh para mahasiswa, pejabat pemerintah pusat maupun daerah, anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota maupub masyarakat luas. isi dari buku ini mengenai landasan dan assa-assa pembentukan peraturan perundangan-undangan, proses pembentukkan peraturan perundang-undangan , teknik penyusunan naskah akademik rancangan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun d…
Buku ini dilengkapi dengan Petunjuk Khas Tatanusa. Petunjuk merupakan sarana untuk memudahkan pembaca melakukan penelusuran dna memahami materi muatan dengan cepat. Dengan memanfaatkan petunjuk, yaitu mencari istilah atau kata yan diminati atau diperhatikan, pembaca dapat dengan mudah menemukan pasal-pasal yang mnegatur bidang bersangkutan.
Konstitusi adalah hukum yang lebih tunggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal.
Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai paka…