Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam kepada generasi muda, khususnya Generasi Z, mengenai pentingnya memahami hukum perusahaan dalam konteks ekonomi kreatif yang semakin berkembang pesat. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa, pengusaha muda, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang hukum perusahaan di era…
Rumusan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007, bila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995, ditemukan sejumlah perubahan antara lain mengenai pengesahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas secara elektronik, penyelenggaraan daftar perseroan yang semula dilaksanakan oleh direksi kemudian beralih kepada Menteri, perubahan jumlah modal perseroan, klasifikasi saham, rencana …
Hukum Perusahaan merupakan serangkaian peraturan yang mengatur bentuk-bentuk badan usaha dan jenis-jenis usaha di Indonesia.Hukum yang satu ini begitu pesat perkembanganya sehingga para pelaku bisnis dan mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang kuat mengenai dasar-dasar hukum perusahaan khususnya berkenaan dengan bentuk-bentuk badan usaha atau organisasi usaha yang saat ini berlaku di Indonesia.
Buku ini mengulas tentang bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan. Sengketa di dalam pengadilan melalui gugatan biasa, arbitrase, dan proses kepailitan dan/atau PKPU. Di luar pengadilan dilakukan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution), yakni negosiasi, mediasi, dan konsiliasi; menggunakan jasa mediator; menggunakan skema debt restructu…
Legal due diligence, kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Rio Christiawan dalam Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence mendefinisikan due diligence audit adalah suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang …
Buku ini akan mengkaji secara lengkap dan komprehensif mengenai formulasi pertanggungjawaban pidana korupsi baik dilihat dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Saat ini, formulasi atau pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana pidana di Indonesia belum diatur secara tegas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun hanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-u…