Aturan mengenai kepailitan menjadi satu kebutuhana tak terelakan bagi dunia usaha saat ini. Ketatnya persaingan serta banyaknya transaksi antar pihak menimbulkan kewajiban serta hak yang harus dilindungi pemenuhanya. Perlindungan atas hak dan kewajiban tersebut yang diingikan dari terbentuknya Undang – undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh …
Buku ini membahas secara khusus aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pailit, di mulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduanya memiliki peran strategis dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas sebagai pengawas jalannya pengurusan dan pemberesan serta kurator sebegai satu-satunya pihak yang berwenang me…
Sejak Krisis Moneter 1997 melanda Indonesia, tidak sedikit pengusaha yang mengalami kasus pailit. Dengan kondisi yang berlangsung begitu cepat, tidak sedikit dari pengusaha dan pakar hukum yang kesulitan dalam menjawab persoalan perkara pailit, walaupun setahun setelah krisis moneter, Pemerintah bersama DPR telah mengganti Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang No.37 Tahu…
Dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Akan tetapi, di lain pihak guruh-gemuruhnya kegiatan yang berkenaan dengan kepailitan tidak setiap harinya di pengadilan niaga tidaklah cukup ditopang oleh konsep-konsep teori hukum yang jelas.
Buku ini mencoba menghadirkan kajian komprehensif tentang penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia yang berklausul arbitrase, didasari oleh timbulnya konflik norma akibat ketidakjelasan ketentuan dalam UU kepailitan no.4 tahun 1998 dan UU arbitrase no.30 tahun 1999. Buku ini memfokuskan pada berbagai hal umum yang berkaitan dengan arbitrase dan kepailitan, kemudian diikuti dengan kajian me…
Bumi Aksara, 1 Sep 2018 - 425 halaman Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang membentuknya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum ke- pailitan yang berlak…
Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengakui rapat kreditor sebagai satu-satunya forum resmi untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau forum untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan kurator untuk memutuskannya. Buku ini membahas mengenai rapat-rapat kreditor yang diatur dalam Undang-undang…