Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran)sampai meliputi peninjauan kembali.
Sekalipun tugas dan wewenang kejaksaan di pelbagai yurisdiksi sangat bervariasi akan tetapi tujuannya tetap sama yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah, agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar, dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan huku…
Hukum perdata Islam yang selama ini diterapkan di pengadilan agama dan berlaku di Indonesia,masih saja menyisakan beberapa sisi yang perlu diperkuat dasar legitimasinya.Hal ini karena adanya akseptasi yang tidak utuh dari masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan pada salah satu aliran hukum Islam (madzhab).Padahal,untuk membentuk suatu kodifikasi hukum Islam dalam konteks kemajemuka…
Pemilihan kata modern dalam buku ini agar dimaknai bahwa aktivitas bisnis adalah cenderung berkembang ke arah yang lebih kompleks dan variatif. Demikian sehingga transaksi bisnis mutakhir tidak terlepas dari bentuk-bentuk kontrak (perjanjian) terbaru sesuai dengan ragam kepentingan dan tujuan pelaku-pelaku bisnis. Bahkan keberadaannya lebih variatif dengan terobosan lintas batas suatu negara. B…
Buku ini ditulis karena semakin maraknya kekayaan intelektual bangsa dan anak bangsa yang dirampas oleh negara lain, yang membuat kita cukup prihatin. Ancaman terhadap karya atau kekayaan intelektual selain datang dari negara lain juga dateng dari negeri sendiri. Terdapat 7 kekayaan intelektual yang disajikan dalam buku ini yaitu hak cipta, paten, merk, rahasia, desain industri, desain tata let…
Buku Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi ini menjadi menarik karena memotret dari dua sisi, yakni pada tataran konsepsi dan implementasi. Bahkan konten muatannya tidak saja mengupas isu-isu kontemporer yang acapkali keberadaannya digugat oleh publik. Katakanlah soal moralitas, etika, kejujuran dan integritas. Meski dari awal lahirnya sejarah filsafat, para filsuf besar sudah memberi “sent…
Buku ini bertujuan untuk memberikan pengantar kepada setiap orang yang baru mulai mempelajari hukum Indonesia. Materi pengantar yang diberikan dalam buku ini tidak hanya mengenai tata hukumnya, namun juga aspek sejarahnya. Hal ini berkaitan dnegan banyaknya literatur pelajaran hukum sebagai pengantar yang hanya menyajikan aspek tata hukumnya saja, sedangkan aspek sejarahnya diuraikan tersendiri…
Ruang Lingkup perbandingan hukum itu luas dan oleh karenanya untuk mendapatkan kemudahan dalam mempelajari perbandingan hukum perdata, dibuku ini berisikan tiga pokok bahasan.
Filosofis penyusunan buku ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sistem hukum yang belaku di dunia khususnya sistem hukum perdata. Buku ini diperuntukan bagi mahasiswa dan dosen pengajar mata kuliah perbandingan hukum perdata pada fakultas hukum seluruh Indonesia, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum
Kita hendaknya menyadari bahwa Pendidikan Kewarganegaraansangat penting, selain untuk menjunjung tinggii rasa cinta terhadap tanah air kita, juga untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional yang telah tumbuh dan berkembang di negeri ini.
Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis. diawali dari hukum agraria yang berlaku pada masa penjajahan belanda hingga berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaanya. ditulis secara komprehensif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. dengan pendekatan ini diharapkan dapat memebrikan kem…
Dalam kepustakaan Hukum belanda, perkatan staatsrecht (Hukum Tata Negara) mempunyai dua macam arti, pertama sebagai staatsrechtswetenschap (Ilmu Hukum Tata Negara) dan kedua, sebagai positief staatsrecht (Hukum Tata Negara Positif). Sebagai ilmu, hukum tata Negara mempunyai objek penyelidikan dan mempunyai metode untuk melakukan penyelidikan. Arti kedua ialah positief staatsrecht (Hukum Tata Ne…
Pada dasarnya, buku ini didedikasikan untuk penguatan proses demokrasi di negara Indonesia—yang sejak tahun 1999 telah mengadakan Pemilu secara rutin setiap lima tahun. Persoalan pemilu (dan pilkada) bukan hanya mengenai sistem, manajemen, penyelenggara, penyelanggaraan, tahapan-tahapan, serta hasilnya saja, melainkan juga menyangkut aspek hukum yang bisa disebut dengan Hukum Pemilu (Election…
Hukum pembuktian merupakan serangkaian ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian, dan beban pembuktian. Mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara di pengadilan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peri…
Masalah economic crimes sangat kompleks, karena mencakup perbuatan-perbuatan yang diancam sanksi pidana dalam ketentuan yang diatur di bidang keuangan, perdangangan dan perindustrian dianggap bagian dari lingkup perekonomian. pelaku economic crismes dalam buku ini dalah korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan terkait erat dengan abuse of power.
Buku ini membahas secara khusus aspek dari pengurusan dan pemberesan harta pailit, di mulai dengan pembahasan secara mendalam tentang tugas dan fungsi hakim pengawas dan kurator karena keduanya memiliki peran strategis dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas sebagai pengawas jalannya pengurusan dan pemberesan serta kurator sebegai satu-satunya pihak yang berwenang me…