Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan.
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini, objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Buku ini memuat Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah; PP RI No. 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil; PP RI No. 11 …
Dinamika globalisasai dan trasnformsi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantanngan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global…
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta makin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi manusia dan kondisi sosial politik di …
Penguatan Komisi Pemberantasan korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berati kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dahn komprehensif
Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional
Pelayanan Kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditunjukan khusus kepada perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan ini mengatur mengenai pendidikan kebidanan, registasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lu…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 11971 tentang Perubahan dan Penambahan atas pasal 54 Kitab Undang-Undang Dagang